Undang-Undang TI

Pemanfaatan Teknologi   Informasi,  media,  dan komunikasi   telah mengubah baik perilaku masyarakat  maupun peradaban manusia secara global. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah pula menyebabkan hubungan dunia menjadi tanpa batas  (borderless) dan menyebabkan perubahan sosial, ekonomi, dan budaya secara signifikan berlangsung demikian cepat. Teknologi Informasi saat ini menjadi pedang bermata dua karena selain memberikan kontribusi  bagi  peningkatan kesejahteraan,  kemajuan,  dan peradaban manusia,  sekaligus menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum.

Saat ini telah lahir suatu rezim hukum baru yang dikenal dengan hukum siber atau hukum telematika. Hukum siber  atau  cyber   law,  secara  internasional  digunakan untuk  istilah hukum yang  terkait  dengan pemanfaatan teknologi   informasi   dan   komunikasi.   Demikian   pula,   hukum  telematika   yang  merupakan   perwujudan   dari konvergensi  hukum  telekomunikasi,  hukum media,  dan hukum  informatika.   Istilah  lain yang  juga digunakan adalah hukum  teknologi  informasi  (law of   information  technology),  hukum dunia maya (virtual world  law),  dan hukum mayantara.   Istilah-istilah   tersebut   lahir  mengingat   kegiatan   yang   dilakukan  melalui   jaringan   sistem komputer  dan sistem komunikasi  baik dalam  lingkup  lokal  maupun global   (Internet)  dengan memanfaatkan teknologi informasi berbasis sistem komputer yang merupakan sistem elektronik yang dapat dilihat secara virtual. Permasalahan hukum yang seringkali dihadapi adalah ketika terkait dengan penyampaian informasi, komunikasi, dan/atau transaksi secara elektronik, khususnya dalam hal pembuktian dan hal yang terkait dengan perbuatan hukum yang dilaksanakan melalui sistem elektronik.

Yang dimaksud dengan sistem elektronik adalah sistem komputer dalam arti luas, yang tidak hanya mencakup perangkat keras dan perangkat lunak komputer, tetapi juga mencakup jaringan telekomunikasi dan/atau sistem komunikasi  elektronik.  Perangkat  lunak atau program komputer adalah sekumpulan  instruksi  yang diwujudkan dalam bentuk bahasa, kode, skema, ataupun bentuk lain, yang apabila digabungkan dengan media yang dapat dibaca dengan komputer akan mampu membuat komputer bekerja untuk melakukan fungsi khusus atau untuk mencapai hasil yang khusus, termasuk persiapan dalam merancang instruksi tersebut.

Sistem elektronik juga digunakan untuk menjelaskan keberadaan sistem informasi yang merupakan penerapan teknologi   informasi  yang berbasis  jaringan  telekomunikasi  dan media elektronik,  yang berfungsi  merancang, memproses,  menganalisis,  menampilkan,   dan  mengirimkan   atau  menyebarkan   informasi   elektronik.  Sistem informasi secara teknis dan manajemen sebenarnya adalah perwujudan penerapan produk teknologi informasi ke dalam  suatu bentuk  organisasi  dan manajemen  sesuai  dengan  karakteristik   kebutuhan pada organisasi tersebut  dan sesuai  dengan  tujuan peruntukannya.  Pada sisi  yang  lain,  sistem  informasi  secara  teknis dan fungsional adalah keterpaduan sistem antara manusia dan mesin yang mencakup komponen perangkat keras, perangkat   lunak,   prosedur,   sumber   daya  manusia,   dan   substansi   informasi   yang   dalam  pemanfaatannya mencakup fungsi input, process, output, storage, dan communication.

Sehubungan   dengan   itu,   dunia   hukum  sebenarnya   sudah   sejak   lama  memperluas   penafsiran   asas   dan normanya ketika menghadapi persoalan kebendaan yang tidak berwujud, misalnya dalam kasus pencurian listrik sebagai perbuatan pidana. Dalam kenyataan kegiatan siber tidak lagi sederhana karena kegiatannya tidak lagi dibatasi oleh teritori suatu negara, yang mudah diakses kapan pun dan dari mana pun. Kerugian dapat terjadi baik pada pelaku transaksi maupun pada orang lain yang tidak pernah melakukan transaksi, misalnya pencurian dana kartu kredit melalui pembelanjaan di Internet. Di samping itu, pembuktian merupakan faktor yang sangat penting, mengingat informasi elektronik bukan saja belum terakomodasi dalam sistem hukum acara Indonesia secara komprehensif, melainkan juga ternyata sangat rentan untuk diubah, disadap, dipalsukan, dan dikirim ke berbagai penjuru dunia dalam waktu hitungan detik. Dengan demikian, dampak yang diakibatkannya pun bisa demikian kompleks dan rumit.

Permasalahan  yang  lebih  luas   terjadi   pada  bidang  keperdataan  karena  transaksi  elektronik  untuk   kegiatan perdagangan melalui sistem elektronik (electronic commerce) telah menjadi bagian dari perniagaan nasional dan internasional.   Kenyataan   ini  menunjukkan   bahwa   konvergensi   di   bidang   teknologi   informasi,  media,   dan informatika (telematika) berkembang terus tanpa dapat dibendung, seiring dengan ditemukannya perkembangan baru di bidang teknologi informasi, media, dan komunikasi.

Kegiatan melalui media sistem elektronik, yang disebut juga ruang siber (cyber space), meskipun bersifat virtual dapat  dikategorikan sebagai  tindakan atau perbuatan hukum yang nyata.  Secara yuridis kegiatan pada ruang siber   tidak dapat  didekati  dengan ukuran dan kualifikasi  hukum konvensional  saja sebab  jika cara  ini  yang ditempuh akan  terlalu banyak kesulitan dan hal  yang  lolos dari  pemberlakuan hukum.  Kegiatan dalam  ruang siber adalah kegiatan virtual yang berdampak sangat nyata meskipun alat buktinya bersifat elektronik.

Dengan demikian, subjek pelakunya harus dikualifikasikan pula sebagai Orang yang telah melakukan perbuatan hukum  secara   nyata.   Dalam  kegiatan  e-commerce  antara   lain   dikenal   adanya   dokumen   elektronik   yang kedudukannya disetarakan dengan dokumen yang dibuat di atas kertas.

Berkaitan dengan hal itu, perlu diperhatikan sisi keamanan dan kepastian hukum dalam pemanfaatan teknologi informasi,  media,   dan   komunikasi   agar   dapat   berkembang   secara   optimal.  Oleh   karena   itu,   terdapat   tiga pendekatan untuk menjaga keamanan di  cyber space, yaitu pendekatan aspek hukum, aspek teknologi, aspek sosial,   budaya,   dan   etika.  Untuk  mengatasi   gangguan   keamanan   dalam  penyelenggaraan   sistem  secara elektronik, pendekatan hukum bersifat mutlak karena tanpa kepastian hukum, persoalan pemanfaatan teknologi informasi menjadi tidak optimal.

sumber : UURI-Nomor-11-Tahun-2008-Tentang-ITE

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s